CONTOH KEMAJUAN KOPRASI INDONESIA

Guna mendorong terbukanya lapangan kerja, P3KUM bagi pelaku usaha mikro melalui koperasi mengalokasikan anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 200 miliar. Meskipun anggaran ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang Rp. 140 miliar, target penerimaan dana bergulir juga di tingkatkan dari 1.600 koperasi menjadi 2000 koperasi. Alokasi anggaran Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejatra (Perkassa) tahun 2007 disediakan Rp. 25 miliar. jumlah ini meningkat dari tahun 2006 yang hanya Rp. 20 miliar. Sekretaris Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Guritno Kusumo, sabtu di Jakarta, menjelaskan, berbagai upaya terus dilakukan untuk menggerakan sektor riil, terutama pelaku usaha mikro. P3KUM merupakan salah satu program yang dilakukan Kementrian Urusan Koperasi dan UKM dalam menjawab sektor riil yang makin memprihatinkan. Program P3KUM merupakan program pengembangan lembaga keuangan mikro dengan sasaran satu koperasi untuk setiap kecamatan. Program mulai dilaksanakan tahun 2005 dengan sasaran 440 koperasi. Anggarannya Rp. 100 miliar. Karena dinilai dapat membuka lapangan kerja, program itu dilanjutkan terus sampai sekarang. Tahun 2006, anggaran mencapai Rp. 140 miliar telah digulirkan kepada 1.600 koperasi, yang terdiri atas 840 koperasi dengan pola konvensional dan 760 koperasi pola syariah, Sejak 2005 hingga akhir 2006, secara komulatif dana yang telah disalurkan kepada 1.999 koperasi senilai Rp. 234,7 miliar. Tahun 2007, menurut Guritno, anggaran Rp. 200 miliar itu akan disalurkan kepada 1.000 koperasi pola konvensional dan 1.000 koperasi pola syariah, atau masing - masing pada pola koperasi mendapatkan Rp. 100 miliar. Berdasarkan hasil kajian ke menkop dan UKM, setiap rata - rata penyaluran dan bergulir sebesar Rp. 3,03 juta mampu menyerap 0,65 tenaga kerja. Dengan kajian itu, setiap input Rp. 4,66 juta diperkirakan mampu menyerap satu orang tenaga kerja usaha mikro. Dengan demikian, dari penyaluran dana bergulir P3KUM sejak tahun 2005 hingga 2006 sebesar Rp. 234,75 miliar diperkirakan menyerap tenaga kerja sekitar 50.000 orang. Tenaga sedikitnya penciptaan lapangan tenaga kerja yang dihasilkan P3KUM, Guritno mengatakan, keterbatasan anggaran tetap menjadi persoalannya. Namun, pihaknya tetap optimistis bahwa pencipta lapangan kerja bisa lebih banyak lagi karena saat ini badan layanan umum (BLU) Kementrian Urusan Koperasi dan UKM selaku pengelola dana bergulir sudah dibentuk dan siap dioperasikan.(OSA)

KEPEDULIAN PEMERINTAH TERHADAP KOPRASI

Mungkin ini pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang paling berani. Pekan lalu, di acara perayaan ulang tahun koperasi ke-60, Presiden mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi sistem perekonomian berbasis kapitalisme dan neoliberalisme di Indonesia, kedua ideologi tersebut tidak mampu menjamin kemakmuran bagi seluruh rakyat. Karena itu, Indonesia memilih ideologi terbuka yang berkeadilan sosial, dan koperasi merupakan wadah yang paling ideal.
Ketidakmakmuran yang dikemukakan Pre-siden di hadapan 7.000 anggota dan pengurus koperasi seluruh Indonesia adalah masalah ekonomi nasional, yang tentu tak ada sangkut-pautnya dengan sistem ekonomi. Adapun soal ketidakmakmuran rakyat yang semakin memprihatinkan di negara ini, tidak mudah kita kaitkan dengan koperasi. Kalau mau realistis, harus diakui bahwa koperasi-koperasi kita masih jauh dari sehat dan belum siap memikul beban yang amat berat. Bahkan koperasi yang ada pun, ditaksir berjumlah 138.000, sekitar 30 persen di antaranya ”mati”. Jadi, langkah awal adalah menyehatkan koperasi yang ada. Jika upaya ini berhasil, maka langkah awal meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah tercapai. Kita harus mengakui, pemerintah telah berbuat banyak untuk memajukan koperasi. Di zaman Presiden Soeharto, misalnya, ada desakan agar para konglomerat menjual sebagian sahamnya kepada koperasi. Pemerintah pun membentuk sebuah departemen untuk koperasi. Tapi, harus diakui, selama ini orientasi dan strategi pembangunan ekonomi pemerintah lebih mementingkan segi pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan.
Di negara mana pun, termasuk Indonesia, yang menggunakan sistem pasar bebas, tujuan pertumbuhan ekonomi jauh lebih mudah dicapai dibandingkan dua hal tadi. Ini disebabkan dunia usaha, yang berorientasi pada profit dan yang selalu berpedoman pada peningkatan efisiensi terus-menerus, lebih mudah berkembang dalam iklim persaingan pasar bebas. Adalah tugas pemerintah, di negara mana pun juga, untuk memanfaatkan dan mengatur buah pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan rakyatnya.
Kalau dewasa ini kita prihatin bahwa rakyat Indonesia masih jauh dari makmur, itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhasil memanfaatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan rakyatnya. Artinya, hasil pertumbuhan ekonomi yang telah meningkatkan kekayaan golongan ekonomi ”kuat”, lebih banyak digunakan untuk penumpukan modal. Sedang yang dipergunakan untuk program-program pemerataan masih kurang.
Perkembangan koperasi sebenarnya memerlukan kondisi sistem ekonomi yang memihak pada ”si miskin”, sehingga ada ruang gerak bagi pengembangan kegiatan koperasi. Tetapi strategi pembangunan kita lebih berorientasi pada pertumbuhan yang tinggi, secara tidak langsung ia memihak pada yang kuat karena peranannya sangat besar bagi per-tumbuhan. Sebagai contoh, lihat saja UU Sumber Daya Air dan UU Pertambangan di Kawasan Hutan. Dua UU ini lebih mengutamakan prinsip kapitalisme ketimbang kemakmuran rakyat. Inilah yang mungkin membuat koperasi tidak berkembang.
Indonesia memang bukan menganut kapitalisme, istilah yang dipakai untuk menamai sistem ekonomi Barat sejak runtuhnya feodalisme pada abad ke-16. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita sulit lepas darinya. Saham, bursa efek, suku bunga, hak paten, dan lainnya merupakan produk kapitalis. Bahkan Bukopin, yang sahamnya dimiliki induk koperasi, justru memanfaatkan pasar modal untuk mendapatkan dana murah. Padahal semua orang tahu, pasar modal adalah salah satu simbol dari sistem kapitalisme.

masalah koprasi di indonesia

Jakarta, Kominfo-Newsroom -– Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Suryadharma Ali memberikan penilaian dalam Program Pembiayaan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) maupun Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA), mampu memecahkan permasalahan koperasi secara nasional. Kedua program itu tersebut diyakini menteri bersama jajarannya apabila kedua program yang dananya diambil dari anggaran Kementerian KUKM tersebut diterima oleh orang yang tepat. Selanjutnya, apabila orang yang tepat tersebut menyalurkan kepada sasaran yang tepat pula. Untuk melihat keyakinan pejabat di Kementerian KUKM, menteri meminta ada baiknya wartawan koperasi melakukan survey, melihat secara langsung apakah program P3KUM dan PERKASSA sudah efektif atau belum. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian KUM Agus Muharram mengatakan, sampai dengan tahun 2009 ada 6.103 koperasi yang akan diperkuat permodalannya melalui program P3KUM. Sement ara itu, sekitar 3.000 koperasi melalui program PERKASSA. Masing-masing koperasi pada masing-masing program memperoleh dana perkuatan sekitar Rp100 juta. Menurut dia, pada program PERKASSA tidak tergantung kepada kecamatan, tapi tergantung kepada demand (permintaan) yang ada. ''Misalkan di kecamatan terdapat koperasi lebih dari satu, maka itu diperbolehkan. Tentunya distribusi daerah-daerah tergantung seberapa banyak kecamatannya.'' Agus mencontohkan, di pulau Jawa yang menempati peringkat tertinggi adalah provinsi jawa Timur, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di pulau Sumatera, peringkat tertinggi yaitu di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan serta Lampung, sedangkan di Kalimantan, yang tertinggi adalah di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Read More >> Kredit Usaha Rakyat - Merusak Pasar ?

By admin at 13 January, 2009, 2:02 am
Direktur Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) Dwinda Ruslan berpendapat masalah bunga kredit usaha rakyat sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar.
Dia menilai kebijakan batas maksimal kredit usaha rakyat sebesar 16% berpotensi merusak pasar yang selama ini menjadi lahan lembaga keuangan mikro.
Menurut dia, penyaluran pinjaman mikro oleh koperasi, baitul mal wattanwil, dan lembaga keuangan mikro lain umumnya membebankan [...]